Tersangka, Terdakwa dan Terpidana


Hehehe, bener juga tulisan di bawah ini, kadang melihat presenter kita seperti orang yang paling tahu segalanya. Mencecar pertanyaan si Tamu Pembicara kadang berlebihan. Mujur yang diundang lebih banyak merasa yang nanya lebih tahu sehingga belum pernah terlihat si tamu mematahkan pernyataan si presenter.

Pernah juga melihat mantan Menteri di Era Soeharto yang ternyata berani menyalahkan pernyataan si Presenter.

Tersangka, Terdakwa dan Terpidana

Heran juga kalau ada orang yang mengaku wartawan, tapi tidak bisa membedakan antara tersangka, terdakwa, dan terpidana. Kalau hanya sekali salah, mungkin masih bisa dimaafkan. Tapi, kalau sudah berkali-kali, maka sudah sangat keterlaluan. Penikmat –apakah itu penonton (TV), pembaca (koran/online), atau pendengar (radio)– pasti akhirnya bertanya-tanya mengenai seberapa kredibel si media itu.

Mereka tidak akan menyalahkan si wartawan, karena hampir pasti, penikmati tadi jarang sekali mencari tahu siapa pembuat berita tadi. Yang mereka tahu hanyalah apa media-nya. Kalau sudah begini, kasihan-lah media tersebut. Apalagi kalau itu terjadi di berita TV. Kasihan lah si penyiar karena dicap tidak mengerti istilah hukum oleh pemirsanya. Padahal, bisa jadi, si penyiar tadi hanya membacakan naskah berita yang dibuat oleh tim produksi berita itu.

Misalnya saja yang terjadi beberapa waktu lalu di sebuah berita yang ditayangkan sebuah TV nasional. Berita itu tentang jalannya persidangan di sebuah pengadilan negeri di Jawa Tengah. Walau isi berita jelas-jelas sudah menceritakan tentang vonis, si pembawa berita selalu memakai kata ‘tersangka’ untuk merujuk ke orang yang sedang mendengarkan vonis hakim atas dirinya itu. Bagi pemirsa yang mengerti soal hukum, pasti mereka menertawakan berita itu. Orang sudah menjalani sidang kok masih disebut dengan istilah tersangka, kira-kira begitu kata mereka.

Herannya lagi, kok kesalahan itu bisa lolos di media. Sebutlah si reporter masih awam sekali liputan di bidang hukum. Tapi, bagi tim produksi berita, apakah itu redaktur atau produser, seharusnya mereka sudah lolos tentang hal-hal yang begini. Rasa-rasanya tidak mungkin seorang redaktur atau produser masih awam dengan istilah-istilah hukum. Kecuali kalau memang ada media yang mau mempekerjakan redaktur atau produser yang minim pengetahuan hal-hal sepele seperti istilah hukum tadi. Mmmm…. semoga saja tidak ada lah.

Melakukan peliputan di bidang hukum memang agak-agak susah gampang. Karena itu, bidang hukum dan kriminal sering disebutkan sebagai ‘kawah candradimuka’-nya orang-orang yang baru saja menyebut mereka sebagai wartawan. Bila latar belakang pendidikan si wartawan bukan hukum, maka akan banyak sekali ilmu-ilmu baru yang mereka dapat ketika melakukan peliputan di bidang hukum dan kriminal.

Contohnya saja soal kriminal. Seorang wartawan akan benar-benar dituntut untuk mendapatkan 5W+1H dari sebuah peristiwa. Kalau satu saja tidak ada, maka bisa dipastikan si wartawan akan kesulitan saat menyusun berita tadi. Peliputan di bidang kriminal akhirnya mengharuskan si wartawan untuk menjalin relasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kalau sudah bersinggungan dengan mereka, akhirnya mau tidak mau, si wartawan pun akan mendengar beragam istilah-istilah asing bagi orang awam.

Misalnya di kepolisian. Si wartawan pasti akan sering mendengar istilah, 86, 87, 1-1, 10-2, dan sebagainya. Itu adalah satu bentuk komunikasi bagi polisi. Misalnya untuk 86 yang artinya ‘dapat dimengerti’, 87 untuk ‘teruskan’, dan 10-2 untuk ‘posisi’. Begitu juga sejumlah singkatan seperti TSK (tersangka), TKP (tempat kejadian perkara), LP (laporan polisi), Lapga (laporan segera), dan sebagainya.

Uniknya lagi, dalam komunikasi kepolisian, huruf-huruf tadi tidak disebutkan huruf demi huruf, melainkan dengan sandi-sandi. Yang mengasikkan, sandi-sandi itu tidak sama dengan yang umum dipakai seperti A untuk Alfa dan B untuk Bravo. Kepolisian punya istilah sendiri, seperti A untuk Ambon, B untuk Bandung, C untuk Cepu, dan sebagainya hingga huruf Z. Jadi untuk TSK, misalnya, mereka menyebutnya Timur-Solo-Kupang. Si wartawan seharusnya paham hal ini ketika bertugas di kepolisian agar bisa menangkap informasi ketika mendengarkan para polisi berbicara antarmereka.

Hal yang sama juga berlaku untuk liputan di kejaksaan maupun pengadilan. Kalau sudah paham dunia liputan di tiga lembaga penegak hukum tadi, seharusnya seorang wartawan sudah paham kalau seorang yang ditangkap polisi, maka statusnya adalah tersangka. Bila orang tadi sedang menjalani masa sidang di pengadilan, maka statusnya menjadi terdakwa. Bila sudah divonis, maka ia sudah menjadi terpidana. Gampang kan.

Bahkan, belakangan ini muncul lagi istilah baru, CALON TERSANGKA. Mmmm….
lihat tulisan Edi Ginting lain di http://ediginting.blogspot.com/

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s