Geregetan Ama KPK…..


Dengan diputuskannya pada paripurna DPR bahwa ada masalah dengan proses Bail Out Bank Century, ternyata sampai saat ini KPK masih belum melakukan tindakan apapun. Karena itu ada tulisan dibawah yang mempertanyakan : ” Ada Apa dengan KPK ? “….

Tidak pahamkah KPK bahwa makin diambangkan maka polemik Century tidak pernah akan ada habisnya, padahal negeri ini perlu langkah-langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat negeri ini. Di depan mata sudah nampak TDL akan dinaikkan pada bulan Mei mendatang padahal UMP maupun UMSP / UMSK masih menjadi keberatan sebagian perusahaan untuk mematuhinya, dikarenakan kondisi perekonomian negeri ini jauh dari kondisi sebelumnya.

Kami hanya ingin melihat kiprah KPK sebagaimana sebagian facebookers dan masyarakat telah mendukung KPK untuk tetap berdiri memberantas Korupsi di Indonesia. Sekali lagi, ada apa dengan KPK memang menjadi pantas adanya menjadi judul tulisan dibawah…

Ada Apa Dengan KPK ?

Di negeri ini, pernah ada 2 akronim tentang KPK. Pertama adalah Komite Penanggulangan Kemiskinan; dan yang kedua adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Dikhawatirkan terjadi salah pengertian, maka KPK yang pertama direvitalisasi. Menjadi TKPK yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, sedangkan KPK yang ke dua kini tumbuh dan berkembang menjadi semakin tangguh dan mantap. Begitulah citra KPK, yang kini semakin ditakuti, khusus nya oleh mereka-mereka yang memang memiliki “dosa” karena telah melakukan korupsi.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dibentuk di awal tahun 2000 an, sebetul nya merupakan “lembaga independen” yang diharapkan mampu menjadi kekuatan baru Pemerintah dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Posisioning KPK dirancang agar mampu “merdeka” dan menjadi “superbody” dalam memerangi korupsi. KPK jelas berbeda dengan Kejaksaan atau pun Kepolisian. KPK bukan lembaga yang berada di bawah ketiak Pemerintah. KPK harus bebas dari intrik dan pesanan siapa pun, termasuk dari Presiden. Harapan inilah yang harus kita hayati, setelah muncul kesan bahwa aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian dinilai tidak independen, karena ke dua lembaga itu, sering terkooptasi oleh Pemerintah.

Sejak diproklamasikan nya KPK di tanah merdeka ini, memang sudah banyak memberi hasil. Para koruptor banyak yang bergelimpangan. KPK memang bergerak sangat merdeka. KPK diberi otoritas secara penuh untuk “meringkus” siapa pun yang terlibat dalam urusan korupsi. KPK harus mampu menyentuh siapa saja. Apakah itu mantan penguasa, mantan pejabat negara, pengusaha, para anggota legislatif, aparat kejaksaan, aparat kepolisian, bahkan besan Presiden Sby pun tidak tanggung-tanggung dipenjarakan. Opini “korupsi dibenci tapi direstui”, tampak semakin terhempas, karena KPK betul-betul berjalan di atas tatanan hukum. Tidak ada satu kekuatan pun yang melawan nya. KPK yang di dalam nya terdiri dari anggota polisi pilihan dan aparat kejaksaan terpilih serta pendekar-pendekar hukum yang ingin menjadikan negeri ini “bebas korupsi”, boleh dibilang sukses, hingga akhir nya muncul kasus Bibit-Candra dan Antasari Azhar. Sejak itulah orang mulai bertanya : ada apa dengan KPK ?

Sejati nya KPK tentu mesti independen. KPK bukan lembaga jadi-jadian yang bisa diatur oleh Presiden, Anggota DPR atau siapa pun juga. Keanggotaan nya dipilih melalui mekanisme yang terbuka, transparan dan sarat dengan akuntabilitas. KPK yang dalam Undang Undang nya di isi oleh 5 orang pimpinan, para anggota nya perlu di “fit and proper” test oleh DPR. Campur tangan Pemerintah, termasuk Presiden sangat diharamkan. Hanya mereka yang layak dan terpercaya itulah, yang dapat “mengabdi” di KPK. Penetapan anggota KPK, betul-betul harus sesuai dengan aturan main yang tersurat dalam Undang Undang. Tidak ada yang disebut katabelece. Tidak ada yang nama nya surat sakti. Dan tidak ada pula yang dikatakan sebagai orang-orang titipan. Mereka yang terpilih adalah sosok-sosok anak bangsa yang komitmen nya dalam upaya penegakan hukum tidak perlu diragukan lagi. Ya…itulah KPK dan mereka yang bakal mengisi dan menahkodai nya. Lembaga nya harus “bebas nilai” dan keanggotaan nya pun mesti diisi oleh anak bangsa yang “merdeka”.

Namun begitu, setelah mencuat nya kasus Cicak-Buaya, kemudian melebar menjadi kasus Antasari Azhar dan kasus Bibit-Candra, orang mulai mempertanyakan kredibilitas KPK. Quo vadis KPK ? Apalagi setelah mengedepan nya kasus Bail Out dana Bank Century, yang dalam beberapa bulan terakhir ini sangat menyita waktu dan pikiran kita bersama. Pansus DPR yang diharapkan mampu mengungkap siapa aktor intelektual, tampak serius melakukan penyelidikan dengan menghadirkan berbagai saksi kunci, diantara nya adalah Boediono dan Sri Mulyani. Ke dua pejabat negara ini ditengarai ikut terlibat dan bertanggungjawab atas kasus Bank Century. Sekitar 2 bulan Pansus bekerja, kemudian dilanjutkan dengan Paripurna DPR, akhir nya sampai pada kesimpulan bahwa kasus Bank Century kini memasuki ranah hukum dan jangan di intervensi oleh kepentingan politik. Karena ranah hukum adalah kewenangan KPK kalau memang ada indikasi korupsi dan kewenangan Kejaksaan atau Kepolisian jika terkait dengan soal perdata atau pidana lain nya, maka sorot mata warga bangsa pun kini terarah ke aparat penegak hukum, khususnya KPK. Lucu nya, di saat rakyat sedang menunggu langkah KPK untuk berkiprah guna menjawab kepenasaranan rakyat, terkesan ada upaya untuk “mengacak-acak” lembaga KPK. Terlepas dari siapa yang berkepentingan di dalam nya, penolakan Perpu Plt Ketua KPK oleh DPR, menjadikan KPK perlu berbenah diri secara internal. Artinya, mana mungkin KPK akan bekerja optimal jika di dalam kelembagaan nya sendiri sedang dilanda masalah. Tudingan yang menyatakan ada nya orang-orang titipan diantara pimpinan KPK sendiri, semakin menambah keraguan akan independensi lembaga ini. Padahal, banyak sekali kasus-kasus yang harus ditangani, termasuk percepatan penanganan kasus Bank Century sendiri.

KPK mesti nya mampu melepaskan diri dari suasana yang sedang terjadi. Perseteruan antara Pemerintah dan DPR, sebagaimana yang dapat kita saksikan ketika voting dilakukan dalam Paripurna DPR terkait kasus Bank Century, jangan sampai mewabah ke KPK. Ini penting dicermati, karena KPK bukan “alat politik”. DPR dan KPK juga bukan “tim bayangan Pemerintah” dalam melindungi orang-orang yang ditengarai memiliki masalah hukum. Yang kita inginkan sebetulnya sederhana : mulailah KPK bekerja secara sungguh-sungguh, jangan pernah ragu dan jangan sampai tergerus oleh kepentingan kekuasaan. KPK tetap berkiprah di ranah hukun, dan Pemerintah juga DPR, sudah sepatut nya memberi ruang gerak yang maksimal kepada KPK untuk berkiprah. Masalah nya akan semakin rumit, manakala ada pihak-pihak yang ingin meruntuhkan keajegan KPK sebagai lembaga independen dan “bebas nilai” dari kooptasi kekuasaan.

Mari kita pantau dan kawal dengan penuh tanggungjawab.

Salam,
( penulis : Imam Buchori ; Rakyat Merdeka )

Atau, akankah lagu ” KPK juga Manusia ” akan dimainkan…?

Iklan

2 Komentar

  1. Mungkin KPK sudah mulai lelah, sehingga perlu istirahat sejenak.

  2. Hehehe….bapak bisa aja,
    Tapi bener juga ya, beliau juga manusia yang punya rasa penat, letih, sebel dan lainnya karena melihat pemimpin negeri saling adu ” Panco “.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s