Cegah Barter Kasus oleh Aktifis Dunia Maya


Isu barter perkara mencuat pasca keputusan DPR soal kasus Bank Century. Namun Partai Demokrat (PD) memastikan, hal itu hanya isu belaka.

Anas mengatakan, tidak ada tukar menukar kasus hukum terkait dinamika politik pasca Pansus Century sedang berlangsung. Menurutnya, proses hukum terhadap kasus itu akan berjalan berdasarkan prinsip penegakan hukum tanpa diskriminasi, asas praduga tidak bersalah, kemandirian dan profesionalisme lembaga penegak hukum yang menangani kasus bersangkutan.

“Jika tidak ada hak menyatakan pendapat, itu bukan karena ada yang menukarnya dengan kasus hukum. Jika ada kasus hukum yang diproses juga bukan karena kepentingan politik,” katanya.

Anas juga mengimbau agar pihak-pihak tertentu tidak menyebarluarkan dugaan yang didasari kecurigaan. “Kecurigaan tidak layak disosialisasikan. Apalagi kemudian dianggap dan dipercaya sebagai kebenaran.”

Sekjend DPP PD, malam ini-pun menisbikan tentang rumor ini.

ICW yang menyampaikan akan adanya barter kasus ini-pun tak luput dari teguran Sekjend PD ini, beliau sangat menyayangkan adanya issue ini.

Dalam dialog di TV One, wakil dari Golkar dan PKS menyatakan bahwa belum pernah memperoleh adanya tawaran barter kasus hukum ini dari Demokrat, tetapi mereka menyatakan ada semacam aroma pressure yang dirasakan oleh kedua partai ini.

Memperhatikan adanya kemungkinan terjadinya barter kasus ini terjadi, maka aroma-aroma ini harusnya ada rencana aktifitas yang bisa menggagalkan adanya upaya ini. Hal ini tentunya bukan rumor kalau kita selalu ingat adanya pepatah, ” Ada Asap maka pasti Ada Api ”

Bila kita ingat bagaimana gerahnya si Ruhut , Andi Malarangeng dan anggota partai Demokrat lainnya setelah keputusan Century, dimana mereka menyatakan secara jelas akan mengusulkan kepada SBY perlunya Reshufle Kabinet. Lobby-lobby sebelum pelaksanaan Voting dan adanya opsi tambahan Paripurna dari yang ada sebelumnya tidak mungkin bisa menisbikan pendapat tentang kemungkinan besar adanya Barter Kasus.

Dari hal ini, maka Mau Tidak Mau hasil Paripurna Century harus ada yang mengawal prosesnya sehingga penegakan hukum di negeri ini bisa terwujud.

Siapa yang harus mengawal hal ini….?

Tentunya selain Kompak, ICW dan LSM lainnya yang berada di Jakarta maka sarana efektif lainnya adalah kita semua yang aktif melalui media dunia maya ( Face book, Blog, dan lainnya ) untuk selalu menjadikanya topik bahasan harian.

Bila hal ini tidak ada yang mengawalnya maka siap-siap cerita tentang Century akan terdelete dengan rapi.

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s